Judul: Dinamika Politik Terkini di Jawa Timur: Antara Stabilitas Pemerintahan dan Gelombang Protes

Detikkabar.com - Jawa Timur (Jatim) memasuki tahun 2025 dengan berbagai dinamika politik yang mencerminkan semangat demokrasi dan tantangan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang kembali menjabat untuk periode kedua, menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari implementasi program nasional hingga respons terhadap gelombang protes yang mencuat di berbagai daerah.

Stabilitas Pemerintahan dan Gelombang Protes

Pelantikan Kepala Daerah dan Konsolidasi Pemerintahan

Pada 20 Februari 2025, sebanyak 37 pasangan kepala daerah di Jawa Timur dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini merupakan hasil dari Pilkada Serentak 2024 dan menandai awal konsolidasi pemerintahan di tingkat daerah. Namun, dua wilayah, yaitu Magetan dan Pamekasan, belum melaksanakan pelantikan karena masih menunggu putusan sengketa pemilu.

Program Unggulan dan Visi Pembangunan

Gubernur Khofifah menyatakan kesiapan Jawa Timur dalam menjalankan tiga program unggulan Presiden Prabowo, yang mencakup ketahanan pangan, penguatan sektor pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Khofifah juga memaparkan visi pembangunan Jatim 2025–2030 dengan fokus pada sepuluh program "quick win" yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan pertama masa jabatan. Program-program ini bertujuan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Pemprov Jatim berhasil mencatatkan inflasi terendah se-Pulau Jawa pada April 2025, yaitu sebesar 0,98 persen, di bawah rata-rata nasional. Keberhasilan ini diklaim sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam mengontrol harga kebutuhan pokok selama periode Lebaran, termasuk peningkatan produksi dan distribusi barang serta pengawasan harga di pasar.

Gelombang Protes dan Aspirasi Masyarakat

Meskipun pemerintah berupaya menjaga stabilitas, gelombang protes muncul di berbagai daerah di Jawa Timur. Di Malang, ribuan mahasiswa dan aktivis menggelar demonstrasi pada 18 Februari dan 23 Maret 2025, menolak efisiensi anggaran yang dianggap merugikan rakyat serta revisi Undang-Undang TNI. Aksi ini sempat berujung pada kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Di Surabaya, demonstrasi serupa terjadi pada 21 Februari dan 24 Maret 2025, dengan massa menuntut pembatalan revisi UU TNI dan menolak kebijakan efisiensi anggaran. Aksi ini juga diwarnai dengan pembakaran ban dan bentrokan dengan aparat, yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan ditangkap.

Stabilitas Pemerintahan dan Gelombang Protes

Tantangan dan Harapan ke Depan

Dinamika politik di Jawa Timur mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Dengan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan, keberhasilan Jawa Timur dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk merangkul semua elemen masyarakat dan menjaga komunikasi yang efektif. Harapan ke depan adalah terciptanya pemerintahan yang inklusif, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kesimpulan

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Jawa Timur dalam menata ulang arah pembangunan dan memperkuat demokrasi. Dengan kepemimpinan yang adaptif dan partisipasi aktif masyarakat, Jawa Timur berpeluang besar untuk menjadi contoh provinsi yang maju dan berkelanjutan di Indonesia.

 

Share